Diduga Korupsi Dana Bos dan Pemalsuan Tanda Tangan, Guru-guru Polisikan Kepala SMAN 3 Macang Pacar

Sejumlah guru SMA Negeri 3 Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat ketika berada di halaman Polsek Macang Pacar untuk dimintai keterangan oleh pihak kepolisian.(istimewa)

Terasvita.com – Guru-guru SMA Negeri 3 Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, melaporkan sang kepala sekolah, Rista Sihite, S.Pd, kepada pihak Kepolisian Sektor Macang Pacar atas dugaan tindak pidana korupsi dana Bantuan Oprasional  Sekolah (BOS) dan pemalsuan tanda tangan terkait penggunaan sejumlah anggaran tahun 2019-2020.

Adapun guru-guru yang ikut menandatangani laporan tersebut, yakni Yekti Suskandari, S.Pd., Petrus Mon, S.Fil., Vinsensius Verdi, S.Pd., Yuvensius Suhardi, S.Pd., Kasimirus Andus, S.Pd., Hendrikus Marsoni, S.Pd., Gordianus G. Sanusi, S.Pd., Irene Bertila, S.Pd., Maria L. Jola, S.Pd., Antonia S. Suryanti, S.Pd., Yasinta M. Abu, S.Pd., Hieronimus Purnomo, S.Pd., Hugolin Sutomo, S.Pd., Imelda H. Nurti, S.Pd., dan Mersiana Nurdian, S.Pd.

“Kasus ini sudah lama terjadi. Di mana ada pemalsuan tanda tangan dan tindak pidana korupsi yang terjadi tahun anggaran 2019 dan catur wulan 1 tahun anggaran 2020 di SMA Negeri 3 Macang Pacar,” ungkap Vinsensius Verdi, salah seorang guru di sekolah tersebut.

Bersama rekan-rekannya, tambah Verdi, melaporkan kasus itu ke kepolisian pada 18 Juni 2020 lalu. Laporan tersebut terdaftar dengan nomor Lp/17/VI/2020/Sek tentang pemalsuan tandatangan dan tindak pidana korupsi yang terjadi tahun anggaran 2019 dan catur wulan 1 tahun anggaran 2020 di SMA Negeri 3 Macang Pacar.

“Polisi memang sampaikan kepada kami bahwa kasus ini tidak bisa ditangani oleh mereka di tingkat Polsek, namun laporan kami tetap mereka terima dan akan diteruskan ke Polres Manggarai Barat. Karena ini kasus dugaan korupsi. Sesuai rencana besok Minggu (27/6) kami dan guru-guru yang ada akan ke Polsek Macang Pacar karena ada pemanggilan untuk lanjutan pemeriksaan terhadap saksi-saksi,” ungkap Verdi.

“Jadi dalam laporan polisi tersebut kami juga melampirkan sejumlah barang bukti di antaranya adanya dugaan pemalsuan tanda tangan Ketua Komite atas nama Aron Tato yang dilakukan oleh kepala sekolah,” tambahnya.

Duduk Soal

Vinsensius Verdi mengungkapkan, pimpinannya itu terindikasi menyalahgunakan wewenangnya dalam hal penggunaan anggaran dana BOS yang diperuntukkan demi kemajuan pendidikan. Adapun pembayaran yang ia keluarkan melanggar juknis dan juklak BOS yang telah diatur oleh menteri pendidikan. Selain itu, ada juga penggunaan anggaran fiktif yang ia buat dalam laporan SPJnya.

Verdi menjelaskan, beberapa item bukti terlampir dalam laporan polisi yang mereka sertakan dalam laporan tersebut, yakni pengunaan anggaran yang tidak direalisasikan seperti pengadaan formulir pendaftaran, administrasi pendaftaran, penentuan permintaan/psikotes, biaya kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, konsumsi penyelenggaran kegiatan, peta dunia, peta Indonesia, dan peta NTT.

Hal lain termasuk pembelian peralatan pratikum bahasa, matras, tali jogging, pembelian alat tulis sekolah (ATS), pembiyaan kegiatan pembelajaran intrakurikuler, ekstrakulikuler, Osis, Pramuka, PMR, UKS, dan lain-lain. Termasuk pengunaan anggaran terhadap pengadaan RPP, silabus, promes, Prota, KKM, dan honor BOS.

Lanjut Verdi, adapun beberapa item lain dalam pengunaan anggaran yang tidak masuk akal atau tidak wajar yang dimanfaatkan oleh kepala sekoleh, seperti kegiatan koordinasi dan konsultasi ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, kegiatan evaluasi pembelajaran (foto copy pengadaan soal ujian), dan pembelian laptop. Hal-hal lainnya berkaitan dengan tata kelola keuangan BOS selama pendemi Covid-19 tidak jelas karena tanpa melalui rapat guru.

Sebelum kasus ini dilaporkan ke polisi, papar Verdi, pihaknya bersama guru-guru lain sudah meminta penjelasan dari kepala sekolah namun yang bersangkutan justru memberikan ancaman pemecatan kepada guru-guru.

Selain itu, Kepsek sendiri semenjak ditunjuk menjadi kepala sekolah di tempat tersebut pada 2019 lalu, dirinya jarang berada disekolah dan selalu berada di Labuan Bajo.

“Paling dalam sebulan dia hanya datang sekali atau dua kali, selebihnya dia berada di Labuan Bajo bersama keluarganya dengan kegiatan yang tidak jelas. Hal ini juga berdampak pada pelayanan pendidikan di sekolah. Pasalnya, ada banyak kebijakan yang seharusnya melalui keputusan kepala sekolah,” terang Verdi.

Usut Tuntas!

Pihaknya berharap agar kasus ini mendapatkan perhatian dari Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Pendidikan, sehingga tidak berdampak buruk pada citra dan nama baik sekolah SMA Negeri 3 Macang Pacar yang mana sekolah ini baru dibentuk sekitar 4 tahun lalu.

Salah satu tokoh muda di Desa Wontong, Kecamatan Macang Pacar, Hans Palen, ikut mendorong dan mendukung upaya guru-guru tersebut untuk mengusut tuntas kasus itu. Sembari menjunjung asas praduga tak bersalah, Hans, sapaannya, mengutuk keras tindakan sang kepala sekolah dan meminta pihak berwajib menanggapi serius laporan dari para guru itu.

“Saya harap kasus ini diusut tuntas dan harus ada kepastian secara hukum kepada pelaku sesuai undang-undang yang ada. Polisi juga diminta untuk tidak menghentikan kasus ini karena sudah terungkap di publik. Saya juga akan berjuang agar kasus ini bisa dilaporkan ke KPK. Kebetulan kita punya nomor kontak Jubir KPK di Pusat termasuk di Kementrian Pendidikan dan Kebudayan RI. Akan saya teruskan bukti-bukti terlampir atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepsek SMA Negeri 3 Macang Pacar ini agar diusut,” ujar putra asli Wontong yang kini berprofesi sebagai jurnalis di Papua.

“Kepsek SMA Negeri 3 ini harusnya dia lebih sadar. Bahwa dia dipercayakan untuk memimpin sekolah yang baru berusia 4 tahun itu bisa membantu dan membawa pendidikan di sekolah ini lebih baik bukan justru sebaliknya melakukan tindakkan tidak terpuji,” tambahnya

Hans, yang beberapa tahun belakangan konsern memperhatikan kemajuan Pendidikan di daerah asalnya, meminta Pemerintah Provinsi NTT dalam hal ini Gubernur dan Dinas Pendidikan NTT untuk melakukan investigasi di sekolah ini. Hal ini penting sehingga tindakan korupsi yang diduga dilakukan oleh kepsek tersebut bisa terungkap, apalagi sudah ada laporan polisi maka itu sebagai dasar fakta sebagai kekuatan hukum.

Lanjut Hans Palen, Menteri Pendidikan sudah menegaskan bahwa akan menindak tegas para kepala sekolah yang salah memanfaatkan dana BOS. Sesuai aturan peruntukan dana BOS itu jelas. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim sudah mengeluarkan kebijakan bahwa pengunaan dana BOS (Bantuan Oprasional Sekolah) dibuat fleksibel untuk kebutuhan sekolah. Dana BOS itu langsung dikirim kepihak sekolah dari Pusat.

Adapun Undang–Undang Tindak Pidana Korupsi Tahun 1999 Pasal 2 dan Pasal 3 menyebutkan bahwa dalam Pasal 2 yaitu setiap orang yang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Pasal 3, setiap orang yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak 1 miliar. )***

(Ans & Rian)

Related Posts: