HEADLINE NEWS

Pilkada Serentak 2020 dan Kemendesakan Literasi Politik

ilustrasi 
Oleh 
RD Stephanus Turibius Rahmat 

Terasvita– Pada 9 Desember mendatang, negara kita akan menghelat pilkada serentak di 270 daerah. Ada  9 daerah yang memilih gubernur dan wakil gubernur, 224 daerah yang memilih bupati dan wakil bupati, dan 37 daerah yang memilih wali kota dan wakil wali kota. Sebelumnya, pesta demokrasi ini dijadwalkan pada 23 September 2020. Namun, wabah corona yang menjangkiti negara kita dan bahkan dunia saat ini membuat rencana tersebut harus diundur.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) setiap provinsi/kabupaten/kota pun aktif menyelenggarakan gerakan sadar politik. Adapun gerakan ini bertujuan untuk mengingatkan dan mensosialisasikan kepada warga masyarakat tentang pilkada yang akan digelar secara serentak itu. Pasalnya, masyarakat perlu diingatkan atau disadarkan kembali supaya menggunakan haknya dalam pilkada: tidak masa bodoh dan tidak memilih menjadi golput.


Kompas, pada 18 Mei 2017, membuat sebuah catatan politik dan hukum dengan judul “Merawat Kesadaran”. Dalam catatan tersebut ditegaskan bahwa demokrasi langsung yang lahir dari rahim reformasi terasa semakin berat. Pasalnya, setelah didera pragmatisme, transaksional, politik uang, dinasti politik, kini demokrasi makin terbebani politik identitas, yakni cara-cara politik yang memanipulasi pemahaman dan pengetahuan dengan menggunakan isu suku, agama, ras, dan antar-golongan demi kepentingan politik tertentu.

Itulah realita politik kita hari ini: Program cuma menjadi “basa-basi kampanye”; justru isu primordial, seperti agama dan etnik begitu “seksi” dipanggungkan. Boleh jadi karena agama adalah institusi kebenaran, hukum dan ritual di mana manusia tunduk pada kekuatan transenden. Kenyataan ini seakan dibenarkan ketika pilkada serentak digelar di 101 daerah (7 provinsi dan 94 kabupaten/kota) pada tahun 2017, hanya Pilkada DKI Jakarta yang paling gaduh. Pilkada DKI Jakarta, saat itu, sangat keras karena panggung politik bertabur politik identitas bahkan kegaduhannya masih mengekor hingga saat ini.

Salah satu dampak paling konyol dari politik identitas ini adalah retaknya kohesi sosial bangsa ini: kebhinekaan, keberagaman, dan kebersamaan terasa berada di tepi jurang. Jika masyarakat terus terbelah, bangsa ini yang rugi. Kelompok-kelompok tertentu bisa jadi terpuaskan, tetapi kasihan pada bangsa ini. Ibarat pepatah “kalah jadi abu, menang jadi arang”, karena menderita kerugiaan yang lebih besar.

Atas dasar itulah, menurut hemat kami, pilkada serentak 2020 ini harus menjadi momentum literasi atau pencerahan politik bagi masyarakat supaya memiliki kesadaran rasional dalam memilih calon pemimpin yang berkualitas dan berpihak pada kebaikan bersama (bonum commune), bukan berbasiskan identitas primoldial, seperti suku, agama, ras, dan golongan.

Selain alasan menguatnya atau suburnya politik identitas, kemendesakan literasi politik juga karena berbagai fenomena politik yang masih menunjukkan kekuasaan para elite semata tanpa melibatkan rakyat sebagai bagian dari demokrasi. Rakyat masih diposisikan sebagai nominal suara yang hanya diperhitungkan pada saat pilkada. Realitas ini merupakan tanda kemunduran dalam berdemokrasi.


The American Liberary Association (http://garincareza.com) mendefenisikan literasi politik sebagai keterampilan mencari, memanfaatkan, dan mengevaluasi informasi untuk memecahkan masalah atau tumbuhnya masyarakat rasional dan terdidik (educated society). 
Upaya literasi ini dapat dilakukan melalui pendidikan politik sebagai proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Literasi politik membuat warga negara dapat berperan aktif untuk mewujudkan demokrasi yang lebih sehat dan berkualitas. Mereka (warga negara-red) akan memiliki kesadaran untuk menggunakan hak pilih dalam pemilu; serta menyadari kewajiban sebagai warga negara.
Saat ini, literasi politik dianggap sebagai kebutuhan mendesak guna merawat stabilitas dan persistensi demokrasi. Hal ini juga sangat penting dalam pencapaian legitimasi yang kuat dan dalam, sehingga semua aktor politik baik pada level massa maupun elit dapat menumbuhkan sikap saling percaya dan respek satu sama lain. Namun, yang harus disadari bahwa gerakan literasi politik bukanlah gerakan yang instan, melainkan butuh waktu dan kontinuitas kerja untuk menanamkan nilai-nilai kesadaran berpolitik terutama mengantisipasi supaya pilkada 2020 bebas dari politik identitas.

Literasi politik bertujuan untuk menyalakan semangat berpolitik secara sehat sebagai wujud penguatan peran politik warga negara; serta meningkatkan pengetahuan politik rakyat supaya dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politik. Penyampaian ide atau gagasan dalam bentuk program-program yang menyentuh kehidupan masyarakat akar rumput (grass root) merupakan salah satu bentuk literasi politik bagi masyarakat.
Selain itu, literasi politik bertujuan supaya masyarakat menyadari haknya sebagai pemilih yang bermartabat dan bebas berdasarkan hati nurani. Memilih bukan atas dasar paksaan atau karena kesamaan agama atau etnis (kepentingan primordial), tetapi memilih karena adanya alasan yang rasional bahwa calon atau paslon tersebut menawarkan program yang pasti dan berkualitas bagi masyarakat.

Pada saat ini, sangat relevan jika melakukan literasi dengan menggelorakan ide, gagasan atau program yang nyata dan terukur. Selain itu, perlu membuka ruang dan kesempatan untuk berdialog secara terbuka dengan masyarakat supaya dapat mendengarkan dan mengidentifikasi apa yang dibutuhkan masyarakat. Cara seperti ini membantu rakyat sebagai pemilih untuk mengetahui secara jelas dan pasti setiap program, komitmen serta karakter calon pemimpin.

Literasi politik dijalankan secara terencana dan disengaja (by design) baik dalam bentuk formal maupun informal yang mencoba untuk mengajarkan warga negara agar sikap dan perbuatannya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku secara sosial. Jika dimasukkan dalam tipologi gerakan, maka literasi politik dikategorikan dalam gerakan evolutif. Semakin banyak masyarakat yang tercerahkan melalui gerakan literasi politik, maka semakin memperbesar rasio publik berperhatian (attentive public). Dengan itu, referensi warga pemilih tidak pada identitas calon atau paslon, tetapi memilih secara cerdas dengan acuan pada gagasan, konsep, ide atau program berbasis kerakyatan. Program yang ditawarkan harus menjawabi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat sebagai pemilik hak suara. )***

*Penulis adalah dosen di Unika Santu Paulus, Ruteng-NTT

Previous
« Prev Post
Show comments
Hide comments

Contact Form

Name

Email *

Message *