Merdeka Belajar: Paradigma Baru Pendidikan Indonesia

Foto: dokumen pribadi

RD Stephanus Turibius Rahmat

“Peserta didik adalah makhluk bebas yang memiliki alamnya sendiri, sehingga mereka jangan diperlakukan seperti robot maupun mainan yang bisa dipermainkan dengan manipulatif” (Paulo Freire).

Terasvita.com - Pernyataan Freire ini memosisikan peserta didik sebagai pribadi yang merdeka dalam proses pendidikan. Karena itu, pendidikan harus memberi kebebasan kepada peserta didik untuk bereksplorasi dalam belajar supaya kemampuan berpikirnya dapat berkembang dengan baik. Atau, dalam konteks revolusi pendidikan di Indonesia saat ini, peserta didik harus merdeka dalam belajar.

Menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menetapkan empat (4) program pembelajaran nasional yang disebut sebagai pokok kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar” (https://www.kemdikbud.go.id). Empat program pokok ini akan menjadi paradigma baru pendidikan Indonesia selanjutnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Program "Merdeka Belajar" dijabarkan dalam 4 kebijakan. Pertama, penilaian USBN komprehensif. Penyelenggaraan USBN (Ujian Sekolah Berbasis Nasional) tahun 2020 akan dilakukan dengan ujian yang diselenggarakan oleh sekolah. Ujian tersebut dilakukan untuk menilai kompetensi peserta didik dan dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian komprehensif, seperti portofolio dan penugasan. Portofolio dapat dilakukan melalui tugas kelompok, karya tulis, dsbg. Dengan itu, guru dan sekolah lebih merdeka dalam menilai hasil belajar peserta didik. Anggaran USBN akan dialihkan untuk mengembangkan kapasitas dan kompetensi guru dan sekolah guna meningkatkan kualitas pembelajaran.

Kedua, UN 2020 merupakan pelaksanaan UN terakhir. Penyelenggaraan UN tahun 2021 akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter. Pelaksanaan ujian tersebut akan dilakukan peserta didik yang berada di tengah jenjang sekolah (misalnya, kelas 4, 8, 11). Dengan demikian, guru dan sekolah lebih fokus pada upaya untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Hasil ujian ini tidak digunakan untuk basis seleksi peserta didik ke jenjang selanjutnya. Arah kebijakan ini juga mengacu pada praktik baik pada level internasional, seperti PISA dan TIMSS.

Ketiga, penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Kebijakan ini dilakukan dengan cara memangkas beberapa komponen RPP. Dalam kebijakan baru tersebut, guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Tiga komponen inti RPP terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif, sehingga guru memiliki waktu yang lebih banyak untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran.

Keempat, zonasi lebih fleksibel. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tetap menggunakan sistem zonasi dengan kebijakan yang lebih fleksibel. Tujuannya untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima peserta didik minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 5 persen. Untuk jalur prestasi atau sisa 0-30 persen lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah. Itu berarti bahwa daerah berwenang untuk menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi.

Kebijakan “Merdeka Belajar”, yang dinilai sangat revolusioner, tentu mempunyai dasar argumentasi yang rasional. Artinya, bahwa kebijakan merdeka belajar bukan tanpa alasan. Penelitian Programme for International Student Assesment (PISA) tahun 2019 menunjukkan bahwa hasil penilaian pada peserta didik Indonesia hanya menduduki posisi keenam dari bawah, untuk bidang matematika dan literasi, Indonesia menduduki posisi ke-74 dari 79 Negara (https://www.kompasiana.com). Dengan kebijakan ini, maka pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merumuskan kata merdeka dengan arti bebas (dari perhambaan, penjajahan dan sebagainya), berdiri sendiri, tidak terikat, leluasa, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu. Selain itu, kata merdeka bermakna kemandirian (autonomy) (https://www.kompasiana.com). Kemandirian (otonomi) sangat erat kaitannya dengan kendali diri. Hal ini merupakan faktor penting dalam semua aspek kehidupan manusia. Jika seseorang memiliki kemandirian, maka dia akan memiliki kendali diri. Hal ini akan membuat individu semakin percaya diri atas keputusan dan tindakanya.

Berdasarkan pengertian ini, maka merdeka belajar bermakna bahwa peserta didik memiliki kemandirian atau kemerdekaan berpikir dalam belajar. Peserta didik memiliki ruang dan kesempatan belajar sebebas-bebasnya dan senyaman-nyamannya, belajar dengan tenang, santai dan gembira tanpa stres dan tekanan. Belajar merdeka mencirikan pembelajaran yang kritis, berkualitas, ekspres (cepat), transformatif, efektif, aplikatif, variatif, progresif, aktual dan faktual. Peserta didik yang belajar berbasis kemerdekaan akan senantiasa energik, optimis, prospektif, kreatif dan selalu berani untuk mencoba yang baru.

Kebijakan merdeka belajar sebagai arah baru pendidikan di Indonesia merekomendasi beberapa hal berikut, yaitu (1) kurikulum dan metode pembelajaran yang berbasis analisis dapat melibatkan potensi peserta didik pada aspek kognisi, afeksi dan konasi; (2) guru mengembangkan model pembelajaran yang bisa menginspirasi dan menggerakkan peserta didik untuk bertanya dan mencari jawaban berbasis kebutuhannya, bukan behavioristik; (3) pemerintah daerah dan pusat dapat bergerak bersama dalam upaya menciptakan akses pendidikan yang merata dan berkualitas__pemerataan akses dan kualitas pendidikan perlu diikuti juga dengan inisiatif pemerintah daerah untuk melakukan redistribusi guru ke sekolah yang kekurangan guru; (4) guru berperan sebagai penggerak yang memberikan rangsangan kepada peserta didik untuk berpikir secara mandiri; (5) guru berperan untuk memfasilitasi apa yang menjadi minat, kondisi dan kebutuhan peserta didik; (6) konsep merdeka belajar (kemandirian) jika ditempatkan dalam proses pembelajaran, maka sebenarnya berkaitan erat dengan pendekatan student-centered learning (SCL). Kebijakan pendidikan yang baru ini sejatinya menginginkan agar SCL dilaksanakan secera efisien dan efektif. Sebab, sejatinya, SCL memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memegang kendali dalam proses pembelajaran. Guru lebih berperan sebagai motivator, dan fasilitator pembelajaran.

Selain keenam hal ini, Lee & Hannafin (2016) dalam artikelnya yang berjudul, "A design framework for enhancing engagement in student-centered learning: own it, learn it" merumuskan tiga (3) langkah strategis agar dapat terjadi merdeka belajar di dalam kelas. Adapun ketiga langkah strategis tersebut adalah sebagai berikut.

Pertama, Own it. Pada langkah ini, guru harus memfasilitasi peserta didik untuk membangun rasa memiliki terhadap pembelajaran yang terjadi di kelas. Dalam hal ini, guru mendukung tercapainya tujuan eksternal (endorse external goal) dan secara rasional menghubungkan tujuan tersebut dengan konteks; mengajak dan memberi peluang kepada peserta didik untuk menetapkan tujuan belajar secara spesifik (provide opportunities to set sepcific personal goals); memungkinkan siswa memperoleh beberapa alternatif pilihan dalam menentukan tujuan belajar (provide choices).

Kedua, Learn it. Guru berperan untuk memfasilitasi terjadinya belajar secara bertahap (scaffolding) sesuai dengan goals yang telah ditentukan setiap peserta didik. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan arahan awal, memberikan dukungan untuk memilih dan menentukan bagaimana peserta didik belajar (alat, bahan ajar, dan sumber belajar yang relevan), mendukung secara penuh berbagai kebutuhan peserta didik, memonitor progress peserta didik, meluruskan konsep, dll.

Ketiga, Share it. Guru hadir untuk meningkatkan keterikatan atau ketertarikan (engagement) peserta didik terhadap apa yang sedang dipelajari dengan cara mempublikasikan, mendemonstrasikan dan menyajikan hasil belajar otentik peserta kepada khalayak (sesama teman atau bahkan orang lain). Cara yang dilakukan adalah mendorong terjadinya dialog dan umpan balik dari khalayak tersebut dan mendorong terjadinya review teman sebaya.

Jika hal-hal ini benar-benar diwujudkan dalam proses pendidikan, maka kebijakan pendidikan yang memberikan "kemerdekaan belajar" dapat menghasilkan generasi emas Indonesia yang memiliki kedaulatan dan tanggung jawab diri dalam menentukan tujuan (goal setting), mengambil keputusan (decisions, dan mengambil tindakan (actions) menuju bangsa Indonesia yang mandiri. Generasi emas yang dimaksud adalah generasi yang bukan hanya sekedar menguasai "pengetahuan tentang", tetapi, generasi yang memiliki "kemampuan untuk". Generasi Indonesia tahun 2045 yang memiliki kompetensi, bukan kemampuan menghafal. Generasi yang memiliki kemampuan nalar dan literasi yang tinggi.

Kemerdekaan belajar yang diberikan kepada peserta didik akan dapat membangun atau mengembangkan kedaulatan dan tanggung jawab diri pribadi peserta didik. Sudah saatnya, bangsa Indonesia perlu menyediakan guru-guru yang kompeten, andal, dan profesional yang dapat memberikan kemerdekaan belajar. Mulailah dari melakukan perubahan kecil yang dilakukan oleh guru sebagai penggerak perubahan (agen of change). Guru sebagai penggerak perubahan harus menjadi contoh bagi peserta didik (modeling). Hanya dengan demikian, kebijakan merdeka belajar yang menjadi paradigma baru pendidikan saat ini mampu menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang berkarakter dan berkualitas andal dan profesional.***

*Penulis adalah dosen di Unika Santu Paulus, Ruteng-NTT