Menjadi Tuan atas Kekuasaan

 Gambar: http://wawai.id/

Terasvita.com - Tahun politik. Demikian kita menjuluki untuk tahun-tahun di mana kita menggelar Pemilihan Umum (Pemilu). Tahun 2018 yang lalu disebut tahun politik, karena pada tahun itu dihelat Pimilihan Kepala Daerah (gubernur, bupati, dan wali kota) secara serentak di 171 daerah otonomi. Hal yang sama juga pada tahun 2019; kita sebagai bangsa dan negara menggelar pesta akbar, yaitu Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) secara serantak.

Setiap momen politik selalu diwarnai dengan antusiasme yang tinggi. Antusiasme itu secara amat sederhana dibaca dalam tingkat partisipasi publik. Sebagai contoh, pada momen politik 2019, menurut data KPU Republik Indonesia, tingkat partisipasi masyarakat mencapai angka 81 persen. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan pada Pemilu 2014 yang hanya mencapai angka 70 persen.

Di samping antusiasme yang tinggi, setiap momen politik juga diwarnai model kompetisi yang tidak sehat. Dusta, kebencian, amarah, dan rasa jijik terhadap yang berbeda pilihan pun berseliweran dan nyaris tak terkendalikan. Dengan kata lain, cara yang tidak halal pun dipakai untuk mencapai hasrat: “Aku yang Berkuasa; Jagoan Kami yang Harus Menang; dll.”

Memang tidak identik. Akan tetapi, yang namanya politik, entah itu Pileg, Pilkada, Pilgub, Pilwakot, dan Pilpres, selalu terkait dengan kekuasaan. Orang berani bertarung jor-joran tenaga dan duit demi merebut kekuasaan. Yang penting kekuasaan itu jatuh pada genggamanku. 

Pada titik inilah, pertanyaan: "Apakah manusia itu masih menjadi tuan atas kekuasaan?" masih sangat relevan untuk diajukan (kembali). Siapakah manusia itu di hadapan kekuasaan: Tuan atau Budak? Jawabannya bisa tuan dan bisa budak. Sangat tergantung pada kualitas pribadi masing-masing orang. 

Menurut hemat kami, ada tiga ciri orang yang masih menjadi tuan atas kekuasaan. Ketiga ciri itu adalah sebagai berikut. Pertama, cara mendapatkan kekuasaan itu sesuai dengan konstitusi dan nilai-nilai demokrasi. Orang yang menjadi tuan atas kekuasaan tidak akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan. Thomas Aquinas (1227-1274) mengatakan, “Finis non iustificat non medium / tujuan akhir tidak boleh menghalalkan segala cara” (Pius Pandor, 2010). Konsisten dengan ciri itu, maka seharusnya tidak ditemukan calon pemimpin yang menggunakan isu SARA untuk meraih kekuasaan; praktik beli suara dan mahar politik seharusnya tidak ada.

Kedua, sikap lepas bebas terhadap kekuasaan. Ciri yang kedua ini adalah seseorang (pemimpin atau calon pemimpin) bisa menempatkan diri sebagai subjek yang bebas di hadapan kekuasaan. Ia mengambil jarak dalam garis yang asimetris dengan kekuasaan. Kekuasaan tidak merengkuhnya. Ia tetap sebagai subjek yang otonom dan bebas. Aktualitasnya bisa dilihat dalam keputusan-keputusan yang diambil, yaitu keputusan-keputusan yang tidak hanya diambil untuk mempertahankan kekuasaan. Demi bonum comune, dia rela jika kebijakan itu kemudian membuat dia harus kehilangan kekuasaan.

Ketiga, memandang kekuasaan sebagai altar pelayanan. Pemimpin, entah itu sebagai presiden, gubernur, bupati, dll, tidak lebih dari pelayan masyarakat/rakyat. Rakyat adalah tuannya. Seorang yang tetap menjadi tuan di hadapan kekuasaan melihat kekuasaan tidak lebih sebagai altar atau medan pelayanan terhadap sesama (baca: rakyat). Kekuasaan bukan tuannya; melainkan sarana untuk  menyejahterakan dan mengusahakan kebaikan tuannya yang sejati, yakni rakyat.

Berpatokan pada tiga ciri tersebut dan tentu saja ada ciri-ciri yang lain;  Kita bisa menilai diri kita dan juga pemimpin-pemimpin kita:  Tuan atau budak kekuasaan? Akhirnya, kalimat bijak dari Najwa Shihab (Presenter, tuan rumah Mata Najwa) ini patut direnungkan, “waktunya untuk memberi teladan, kekuasaan hanya mulia kalau digunakan untuk pengabdian.”)***

Rian Safio, Alumnus STF Driyarkara-Versi cetak tulisan ini telah dimuat di majalah Gita Sang Surya, Vol.13, No.3, Mei - Juni 2018. Namun, ada sejumlah tambahan sehingga sesuai dengan konteks sekarang.

Related Posts: