Tuan atas Kekuasaan, Bukan Budak!

 Gambar: http://wawai.id/ 

Terasvita.com - Tahun politik. Demikian kita menjuluki tahun-tahun di mana kita menggelar Pemilihan Umum (Pemilu). Tahun 2018 yang lalu, misalnya, disebut tahun politik, karena pada tahun itu dihelat Pemilihan Kepala Daerah (gubernur, bupati, dan wali kota) secara serentak di 171 daerah otonomi. Hal yang sama juga pada tahun 2019; kita sebagai bangsa dan negara menggelar pesta akbar, yaitu Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) secara serantak.

Tahun 2020 ini, kita kembali masuk dalam tahun politik kendati di tengah darurat kesehatan dan ekonomi sebagai ekses wabah corona atau Covid-19. Ada dua 270 daerah yang terdiri atas 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota yang menggelar Pemilukada pada 9 Desember mendatang. Para kandidat sudah jauh-jauh hari blusukan di tengah masyarakat untuk merebut simpati rakyat pemilih. Tak lama lagi rakyat pemilih masuk ke dalam bilik suara dan menentukan siapa yang akan memimpin mereka selama lima tahun ke depan.

Yang terbaca dari momen-momen politik seperti ini adalah adanya antusiasme warga. Antusiasme itu, secara amat sederhana terbaca dalam tingkat partisipasi publik baik dalam masa kampaye maupun pada saat pemilihan. Masyarakat berjubelan menghadiri kampanye para calon tak peduli dengan ancaman Covid-19 saat ini. Protokol Kesehatan di banyak tempat banyak dilanggar demi menghadiri kampanye.

Sementara dalam konteks partisipasi saat pemilihan, misalnya, pada momen politik 2019, menurut data KPU Republik Indonesia, tingkat partisipasi masyarakat mencapai angka 81 persen. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan pada Pemilu 2014 yang hanya mencapai angka 70 persen.

Di samping antusiasme yang tinggi, setiap momen politik juga diwarnai model kompetisi yang tidak sehat. Dusta, kebencian, amarah, dan rasa jijik terhadap yang berbeda pilihan pun berseliweran dan nyaris tak terkendalikan. Dengan kata lain, cara yang tidak halal pun dipakai untuk mencapai hasrat: “Aku yang Berkuasa; Jagoan Kami yang Harus Menang; dll.” Kampaye berbau SARA amat kental dari Pemilu ke Pemilu yang dimulai sejak Pilpres 2014 lalu. Sentimen-sentimen primordial mewarnai ruang publik baik prapemilu maupun pascapemilu.

Di hadapan fenomene seperti itu: Lalu apa? Mungkin demikian pertanyaan kita, entah kita ucapkan ataupun hanya mendiami ruang terdalam hati kita, pertanyaan itu tentu ada. Begini: Memang tidak identik. Akan tetapi, yang namanya politik, entah itu Pileg, Pilkada, Pilgub, Pilwakot, dan Pilpres, selalu terkait dengan kekuasaan. Orang berani bertarung jor-joran tenaga dan duit demi merebut kekuasaan. Yang penting kekuasaan itu jatuh pada genggamanku. Atau: jagoanku harus menang!

Pada titik inilah, pertanyaan yang lebih substansial muncul: "Apakah manusia itu masih menjadi tuan atas kekuasaan?" masih sangat relevan untuk diajukan (kembali). Siapakah manusia itu di hadapan kekuasaan: Tuan atau budak? Jawabannya bisa tuan dan bisa budak. Sangat tergantung pada kualitas pribadi masing-masing orang.

Menurut hemat kami, ada tiga ciri orang yang masih menjadi tuan atas kekuasaan. Ketiga ciri itu adalah sebagai berikut. Pertama, cara mendapatkan kekuasaan itu sesuai konstitusi dan nilai-nilai demokrasi. Orang yang menjadi tuan atas kekuasaan tidak akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan. Thomas Aquinas (1227-1274) mengatakan, “Finis non iustificat non medium / tujuan akhir tidak boleh menghalalkan segala cara” (Pius Pandor, 2010). Konsisten dengan ciri itu, maka seharusnya tidak ditemukan calon pemimpin yang menggunakan isu SARA untuk meraih kekuasaan; praktik beli suara dan mahar politik juga seharusnya tidak ada.

Kedua, sikap lepas bebas terhadap kekuasaan. Ciri yang kedua ini adalah seseorang (pemimpin atau calon pemimpin) bisa menempatkan diri sebagai subjek yang bebas di hadapan kekuasaan. Ia mengambil jarak dalam garis yang asimetris terhadap kekuasaan. Kekuasaan tidak merengkuhnya. Ia tetap sebagai subjek yang otonom dan bebas. Aktualitasnya bisa dilihat dalam keputusan-keputusan yang diambil, yaitu keputusan-keputusan yang tidak hanya diambil untuk mempertahankan kekuasaan. Demi bonum comune, semestinya dia rela jika kebijakan itu kemudian membuat dia harus kehilangan kekuasaan; dia rela untuk tidak popular atau tidak tersandra oleh politik elektoral.

Ketiga, memandang kekuasaan sebagai medan pelayanan. Pemimpin, entah itu sebagai presiden, gubernur, bupati, dll, tidak lebih dari pelayan masyarakat/rakyat. Rakyat adalah tuannya. Seorang yang tetap menjadi tuan di hadapan kekuasaan melihat kekuasaan tidak lebih sebagai medan pelayanan terhadap sesama (baca: rakyat). Kekuasaan bukan tuannya; melainkan sarana untuk menyejahterakan dan mengusahakan kebaikan tuannya yang sejati, yakni rakyat. Maka, yang diperjuangkan adalah kepentingan rakyat.

Berpatokan pada tiga ciri tersebut dan tentu saja ada ciri-ciri yang lain; kita bisa menilai diri kita dan juga pemimpin-pemimpin kita termasuk calon-calon pemimpin kita baik di legislatif, eksekutif maupun yudikatif: Tuan atau budak kekuasaan? Menyitir Lord Acton: Kekuasan itu cenderung korup dan apalagi kekuasaan yang absolut..., maka, kekuasaan__selain kemewahan untuk mengusahakan kebaikan bersama__ juga kekuasaan itu sendiri bisa membuat kita menjadi " defesit manusiawi".

Oleh karena itu, kita mesti menjadi tuan atas kekuasaan. Menurut hemat kami, hal itu dimulai dari menjernihkan cara pandang terhadap kekuasaan. Perlu revolusi cara berpikir atau paradigma terhadap kekuasaan. Asumsi dasarnya, kendati Thomas Kuhn dalam soal perubahan paradigma tidak bermaksud merefleksikan tentang kekuasaan__sebagaimana disitir Sonny Keraf__ bahwasanya pemahaman kita tentang realitas___termasuk realitas kekuasaan sebenarnya__menentukan cara kita mendekati dan menyikapi realitas tersebut (2014: 9).

Dengan demikian, mengikuti cara berpikir Kuhn, agar kita tidak menjadi budak kekuasaan, maka perlu mengubah cara pandang. Bahwasanya, kekuasaan bukan ladang memperkaya diri, bukan untuk gagah-gagahan, bukan kesempatan untuk memperkaya kroni dan keluarga; melainkan locus untuk mengupayakan bonum commune.

Persis di sinilah peran lembaga pendidikan baik formal (sekolah) maupun nonformal (keluarga) untuk mengasupi isi kepala anak-anak atau individu-individu dengan cara pandang yang jernih terhadap kekuasaan, yaitu tempat atau kesempatan untuk mengupayakan kebaikan bersama. 

Selain lembaga pendidikan, juga lembaga keagamaan berperan sangat menentukan dalam membentuk cara pandang atau paradigma seseorang terhadap kekuasaan. Dakwah-dakwah atau khotbah-khotbah di mimbar-mimbar keagamaan mesti menyuplai cara pandang yang baik, benar, dan indah tentang kekuasaan.

Rian Safio, Alumnus STF Driyarkara-Versi cetak tulisan ini pernah dipublikasi di majalah Gita Sang Surya, Vol.13, No.3, Mei-Juni 2018. Namun, ada sejumlah tambahan sehingga sesuai dengan konteks sekarang.

Previous article

Next Post

Next article

This Is The Oldest Page